Peran Guru dalam perlindungan Anak dan Pemahaman Korupsi untuk Membentuk Generasi yang Berkualitas dan Jujur

Pada tanggal 19 November 2013 di Gedung Kejaksaan Tinggi DIY dilaksanakan sosialisasi produk hukum yang bertajuk  “Peran Guru dalam perlindungan Anak dan Pemahaman Korupsi untuk Membentuk Generasi yang Berkualitas dan Jujur”. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) Tahun 2013. Kegiatan diikuti oleh Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK se-Yogyakarta.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam sambutannya mengatakan bahwa penanaman nilai-nilai kejujuran di sekolah dapat dilakukan melalui keteladanan. Kepala sekolah seharusnya menjadi sosok yang dapat dijadikan teladan oleh seluruh warga sekolah, baik guru, karyawan, maupun siswa. Kepala sekolah diharapkan mampu dan mau menyebarkan nilai-nilai kejujuran kepada seluruh warga sekolah. Dalam pendidikan karakter yang dikembangkan di sekolah, pendidikan kejujuran merupakan hal yang perlu diprioritaskan karena dewasa ini kejujuran menjadi hal yang mahal.

Kepala Kejaksaan Tinggi DIY mengemukakan bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, juga merupakan tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat terjadi di sekolah.

Ada dua pembicara pada pertemuan tersebut yaitu Nurul Fransisca Damayanti yang berbicara tentang pemahaman korupsi dan Retno Wulaningsih yang berbicara mengenai perlindungan anak.  Pada kesempatan itu disosialisasikan UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Nurul, ada tujuh tindakan yang dikategorikan dalam korupsi, yaitu

  1. Kerugian keuangan Negara
  2. Suap-menyuap
  3. Penggelapan dalam jabatan
  4. Pemerasan
  5. Perbuatan curang
  6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
  7. Gratifikasi (pemberian hadiah)

Dalam pengantar buku panduan Memahami Korupsi dikatakan bahwa korupsi di Indonesia telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi yang terjadi sudah sedemikian parahnya sehingga tindak pidana korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa atau extra ordinary crime. Maka pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Pembicara kedua, yaitu Retno Wulaningsih menyosialisasikan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

 

Implementasinya di Sekolah

Sosialisasi dua produk hukum tersebut sudah sesuai dengan sasarannya, yaitu sekolah. Kepala sekolah selaku pimpinan sekolah perlu menyosialisasikan dua produk hukum ini dengan cara memberikan penjelasan kepada seluruh warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan seluruh siswa, misalnya dalam kesempatan menjadi Pembina Upacara, dalam rapat pembinaan untuk guru dan karyawan, dalam MOS, dan dalam pertemuan-pertemuan lainnya. Selain itu, kepala sekolah diharapkan mampu menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah untuk bersikap jujur dan antikorupsi.

Kepala sekolah juga perlu memberikan penjelasan kepada warga sekolah berkaitan dengan perlindungan anak. Para siswa termasuk anak yang perlu dilindungi dari berbagai tindak kekerasan, ancaman, diskriminasi, baik yang dilakukan orang dewasa (orang tua, guru, dan karyawan) maupun sesama anak (siswa lain dari sekolah sendiri maupun sekolah lain). Mengingat para siswa menggunakan banyak waktunya untuk belajar di sekolah, maka sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Guru sangat berperan dalam perlindungan anak dan untuk membentuk generasi yang berkualitas dan jujur sebab gurulah yang paling banyak berhadapan dengan anak (siswa), baik melalui proses belajar mengajar maupun pada kegiatan-kegiatan lain di sekolah. Selain berperan sebagai pelindung bagi siswa, guru juga harus bisa menjadi teladan bagi para siswa dalam berperilaku jujur.

Pendidikan antikorupsi dan masalah perlindungan anak dapat diimplementasikan pada semua mata pelajaran. Secara khusus dapat pula dilakukan melalui mata pelajaran PKn, IPS, atau Bahasa Indonesia. Namun, pada dasarnya seluruh mata pelajaran perlu mengimplementasikan perilaku jujur atau pendidikan antikorupsi kepada siswa. (YNS, 23-11-2013)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s